Kepmendikbud 248/P/2019 Perihal Satuan Kiprah Implementasi Zonasi Pendidikan
- Kepmendikbud Nomor 248/P/2019 perihal Satuan Tugas Implementasi Zonasi Pendidikan Tahun 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan SK 248/P/2019 perihal Satuan Tugas Implementasi Zonasi Pendidikan Tentang Satuan Tugas Implementasi Zonasi Pendidikan Tahun 2019.
Satuan Tugas Implementasi Zonasi Pendidikan di menetapkan oleh Kemdikbud untuk pemerataan saluran dan mutu layanan pendidikan. Selainitu juga untuk memperlihatkan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan perihal zonasi pendidikan, dibutuhkan adanya satuan kiprah yang melakukan asistensi dan pendampingan terkait dengan zonasi pendidikan, oleh alasannya yaitu itu perlu dibuat satuan kiprah implementasi zonasi pendidikan.
Satgas Implementasi Zonasi terdiri atas:
a. pengarah;
b. koordinator klaster;
c. koordinator pelaksana sentra untuk provinsi;
d. anggota pelaksana sentra untuk provinsi;
e. koordinator pelaksana daerah;
f. anggota pelaksana daerah; dan
g. sekretariat.
Klaster Satgas Implementasi Zonasi terdiri atas:
Satuan Tugas Implementasi Zonasi Pendidikan di menetapkan oleh Kemdikbud untuk pemerataan saluran dan mutu layanan pendidikan. Selainitu juga untuk memperlihatkan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan perihal zonasi pendidikan, dibutuhkan adanya satuan kiprah yang melakukan asistensi dan pendampingan terkait dengan zonasi pendidikan, oleh alasannya yaitu itu perlu dibuat satuan kiprah implementasi zonasi pendidikan.
Satgas Implementasi Zonasi terdiri atas:
a. pengarah;
b. koordinator klaster;
c. koordinator pelaksana sentra untuk provinsi;
d. anggota pelaksana sentra untuk provinsi;
e. koordinator pelaksana daerah;
f. anggota pelaksana daerah; dan
g. sekretariat.
Klaster Satgas Implementasi Zonasi terdiri atas:
- klaster I, yang mencakup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Papua;
- klaster II, yang mencakup Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, dan Sulawesi Barat;
- klaster III, yang mencakup Provinsi Banten, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Gorontalo;
- klaster IV, yang mencakup Provinsi Jawa Tengah, Maluku, Kalimantan Timur, dan Riau;
- klaster V, yang mencakup Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat;
- klaster VI, yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Daerah spesial Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
- klaster VII, yang mencakup Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Bali, dan Lampung; dan
- klaster VIII, yang mencakup Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Jambi.
Untuk mengetahui Satgas Implementasi Zonasi pada lampiran Kepmendikbud Nomor 248/P/2019, silahkan mendownload file atau dokumennya pada link dibawah ini;
Kepmendikbud 248/P/2019.pdf, Unduh
Demikian kami informasikan Tentang Kepmendikbud Nomor 248/P/2019 Tentang Satuan Tugas Implementasi Zonasi Pendidikan Tahun 2019, supaya bermanfaat.
